MADIUN – Selama dua hari berturut-turut, Senin (27/3) dan Selasa (28/3), Bagian Hukum menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan perwujudan pengembangan budaya sadar hukum, yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai individu maupun Warga Negara demi terciptanya kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum maupun peraturan perundang-undangan. […]
MADIUN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahap I Tahun 2023 yang merupakan inisiatif DPRD mulai dilakukan pembahasan. Kegiatan diawali dengan pembahasan antara Perangkat Daerah terkait Raperda dengan Tim Harmonisasi Raperda. Selama tiga hari, mulai Kamis (16/3) sampai dengan Senin (20/3), tim melakukan pembahasan dan sinkronisasi substansi Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Kerja Sama Daerah, dan […]
MADIUN – Rangkaian kegiatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berlanjut. Selasa (14/3) diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Madiun Tahun 2024, sebagai upaya penguatan arah pembangunan yang akan dilaksanakan.Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merujuk pada empat skala prioritas pembangunan Kota Madiun. Pertama, penguatan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart […]
Sumber: https://bkpsdm.madiunkota.go.id/selter/
Berikut disampaikan pengumuman hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional guru di lingkungan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2022 beserta dengan lampiran Sumber: https://www.madiunkota.go.id/berita/2023/03/08/pengumuman-hasil-seleksi-calon-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk-jabatan-fungsional-guru-di-lingkungan-pemerintah-kota-madiun-tahun-anggaran-2022
SURABAYA – Senin (27/02) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi Raperda tentang Program Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kegiatan yang dilaksanakan di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur ini merupakan tahapan lanjutan setelah harmonisasi […]