Untuk mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang-undangan maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.Oleh karena itu, pada hari Jumat (31/5), bertempat di Ruang Rapat Airlangga Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun bersama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan […]
Kamis, 30 Mei 2024, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun menerima kunjungan dari Pengadilan Agama Kota Madiun. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama, Dr. Sofyan Zefri ini bermaksud melakukan sinkronisasi terhadap program kerja Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Pemerintah Kota Madiun. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu menyatukan visi misi kedua instansi dalam memberikan […]
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun menerima kunjungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, pada hari Kamis, 30 Mei 2024. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2024 dan KKPHAM Tahun 2023 Pemerintah Kota Madiun. Dalam kesempatan itu disampaikan hasil maksimal yang telah dicapai […]
Ayooo Dulurrr…. Beri dukungan Lurah Ngengong Kota Madiun untuk menjadi TOP Favorit Publik Paralegal Justice Award 2024 Beri voting melalui https://pja.bphn.go.id/vote Maturnuwun
Senin (13/5) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung di Bakorwil III Malang ini menghadirkan narasumber dari BPHN Kemenkumham RI. Dalam kesempatan tersebut diinformasikan bahwa saat ini telah berlangsung penilaian pengelolaan JDIH. Pengelola […]
Senin (6/5) sampai dengan Rabu (8/5), Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Madiun telah melaksanakan pembahasan empat Raperda yang digagas oleh eksekutif. Pembahasan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk menajamkan substansi materi sebelum dilakukan pembahasan bersama legislatif. Berikut data Raperda yang dibahas oleh Tim Harmonisasi Raperda bersama Perangkat Daerah pemrakarsa: Sumber:Â https://www.instagram.com/p/C63etP-LaSr/?img_index=1