MADIUN – Kesigapan pimpinan daerah dalam menjalankan program dan kegiatan saja tidak cukup untuk meningkatkan pembangunan kota. Tapi juga dibutuhkan komitmen yang kuat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga, visi misi kepala daerah dapat tercapai maksimal.
Hal tersebut menjadi pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun pada rapat paripurna dengan agenda membahas Raperda RPJMD Kota Madiun 2019-2024, Rabu (9/10).
Rapat paripurna dihadiri oleh Walikota Madiun Maidi, Wakil Walikota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, pejabat di lingkungan Pemkot Madiun, camat, lurah, serta anggota dan sekretariat DPRD Kota Madiun.
Dalam kegiatan tersebut, beragam pertanyaan disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Terutama, upaya yang akan ditempuh pemkot selama lima tahun ke depan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota. Misalnya, pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, hingga pemenuhan infrastruktur kota.
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menuturkan, komitmen dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak hanya pimpinan daerah dan OPD saja. Tapi juga DPRD selaku wakil rakyat di Kota Madiun.
Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi DPRD juga mempertanyakan perbedaan data kemiskinan di Kota Madiun berdasarkan penghitungan BPS dan Kementerian Sosial.
Atas beragam pertanyaan itu Walikota Madiun Maidi akan menyampaikan jawabannya pada Kamis (10/10).
Andi pun berharap, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terhadap isi raperda RPJMD segera terpenuhi. Sehingga, dapat segera dijalankan untuk kelancaran program dan kegiatan. Khususnya, yang berhubungan dengan masyarakat
