Berita

Tingkatkan Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Gelar Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait

Madiun – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025. Pada Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dilaksanakan rapat koordinasi, untuk membahas persiapan awal pengukuran indeks kualitas kebijakan Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun, Budi Wibowo, S.H., menghadirkan 17 Perangkat Daerah terkait. […]

Berita

Hasil Capaian Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode Pelaporan Tahun 2023

Surabaya (31/10) – Dalam upaya memperkuat pemajuan hak asasi manusia di Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Rapat koordinasi berlangsung di Hotel Platinum Surabaya dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Madiun kembali […]

Berita

Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan, Tim Pengelola JDIH Kota Madiun Studi Tiru Pengelolaan JDIH Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

Yogyakarta – Pada hari Kamis-Jum’at, 10-11 Oktober 2024, Tim Pengelola JDIH Kota Madiun, yang terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, melaksanakan kunjungan Studi Tiru Pengelolaan JDIH Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Rombongan dipimpin oleh Drs. Pundjung Wahono, Kepala Bidang Perpustakaan […]

Berita

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Studi Tiru Pelaksanaan IKK ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Mojokerto – Kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas ini digunakan pemerintah dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Oleh karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak secara luas bagi masyarakat, pemerintah dituntut untuk dapat menciptakan kebijakan dan regulasi berkualitas. Selain itu, mampu memecahkan inti dari setiap permasalahan. […]