ISO SETDA

Kebijakan Mutu dan Anti Penyuapan : Download

Dasar hukum yang digunakan:
JDIH:

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

• Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

• Permenkumham No. 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum

KPK :

• UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyuapan :

• UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Gratifikasi :

• UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menetapkan pedoman penyusunan produk hukum daerah :

• Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum

Menetapkan keanggotaan Tim Harmonisasi dan pembahasan Raperda

• Keputusan Walikota Nomor 188-401.013/10/2021 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda

Menetapkan pedoman pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin

• Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Menetapkan petunjuk pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin

• Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Menetapkan keanggotaan Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Madiun

• Keputusan Walikota Madiun Nomor 180-401.013/111/2012 tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Madiun