Berikut Produk Hukum Kota Madiun
Related Articles
Pemkot Madiun Setujui 3 Raperda Inisiatif DPRD
MADIUN – Walikota Madiun Maidi menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD Kota Madiun. Ungkapan persetujuan ini disampaikan Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pengambilan keputusan atas 3 raperda tersebut, Jumat (19/7). 3 raperda yang mendapat persetujuan itu adalah raperda tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, serta raperda […]
Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2017
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Daerah merupakan suatu Produk Hukum tertinggi di Daerah yang mempunyai fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor […]
DPRD Setujui 9 dari 10 Raperda jadi Perda, Pemkot Segera Terbitkan Perwal
MADIUN – Lima fraksi di DPRD Kota Madiun, yakni fraksi Demokrat Bersatu, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, dan Pembangunan Nasional Rakyat Sejahtera (PNRS), menerima dan menyetujui 9 dari 10 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk ditetapkan menjadi perda Kota Madiun. Hal tersebut mereka tuangkan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan pendapat fraksi-fraksi di Gedung DPRD […]