Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2017

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Daerah merupakan suatu Produk Hukum tertinggi di Daerah yang mempunyai fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Disamping itu pula, Peraturan Daerah merupakan penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, oleh karena itu materi muatannya harus benar-benar mencerminkan kemaslahatan bagi warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya warga masyarakat Kota Madiun.

Sehubungan dengan hal tersebut,  Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Madiun yang ditetapkan pada Tahun 2017  yang berjumlah 32 Peraturan Daerah dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap masing-masing substansi materinya. Sosialisasi tersebut bertempat di Wisma Haji Kota Madiun pada Hari Senin(17/12) , dengan para peserta yang berasal dari lembaga perwakilan masyarakat kelurahan (LPMK), RT, RW, serta perwakilan dari tokoh masyarakat se Kota Madiun yang mendapatkan sosialisasi mengenai substansi materi Perda langsung dari Asisten Pemerintahan Kota Madiun Andriono Waskito Murti, SH. Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris daerah Rusdiyanto, S.H., M.Hum dan Kepala Bagian Hukum Budi Wibowo, S.H.

Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar SMA/SMK Negeri dan Swasta Kota Madiun Tahun 2018

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konstitusi dasar negara kita secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights)  dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) khususnya hak atas pendidikan.

Hak atas pendidikan menjamin semua orang termasuk gnenerasi muda untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, dengan tetap bernafaskan prinsip toleransi derta persahabatan antar ras, etnis, agama, serta memelihara perdamaian.

Guna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi anak-anakĀ  terkait dengan hukum yang berlaku. Melalui Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun mengadakan Penyuluhan Hukum Bagi PelajarĀ  SMA/SMK Negeri dan Swasta Kota Madiun Tahun 2018 yang diadakan di tempat dan di lakukan selama 12 hari dengan peserta yang berbeda-beda , Setiap hari masing-masing ada 160 peserta. Acara tersebut dihadiri Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Andriono Waskito Murti, SH dan Kepala Bagian Hukum Budi Wibowo, SH.

Dalam kegiatan tersebut, ada tiga narasumber yang hadir memberikan materi. Yaitu, Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Polres Madiun Kota dan Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Madiun.

Website JDIH Kota Madiun

Silahkan mengunjungi website JDIH KOTA MADIUN

Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun

JDIH KOTA MADIUN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan melalui media elektronik, Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang – undangan yang berbasis internet .

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Visi dan Misi Bagian Hukum

  • Visi Bagian Hukum

Terwujudnya kepastian hukum penyusunan Peraturan Daerah, Informasi Hukum dan Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

 

  • Misi Bagian Hukum

Mewujudkan peningkatan kualitas produk hukum dan penataan peraturan perundang-undangan;

Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah serta penyelesaian sengketa hukum;

Penyebarluasan informasi hukum yang terarah